Menjaga Keberlangsungan Masa Depan Anak

Standar

Kasus kekerasan seksual yang menimpa siswa TK di Jakarta International School (JIS) terasa menghentak kemanusiaan kita. Kekerasan di lembaga pendidikan elite kian menunjukkan bila kekerasan terhadap anak, sebagaimana kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. Sementara itu, pemandangan anak-anak jalanan di kota besar sudah tidak asing lagi, dimana di keseharian mereka selalu berada dijalanan dan berbaur dengan kerasnya kehidupan jalanan. Pemandangan yang sudah sangat biasa dimana mereka berhamburan menghampiri para pengendara yang berhenti pada saat lampu merah, hal itu tidak lain untuk meminta belas kasihan dari orang-orang yang sedang melintas tersebut. Suatu pemandangan yang sebenarnya boleh dikatakan unik, dimana ketika anak-anak tersebut menjulurkan tangan sambil mengelus-elus perut sebuah isyarat yang menandakan mereka sedang lapar.

 

Ada juga kegiatan anak jalanan yang seolah-olah menjual jasanya kepada pengguna jalan yaitu membersihkan atau mengelap kaca mobil bagi mereka pengendara mobil. Pemandangan lain terlihat dimana anak-anak tersebut mengamen seolah-olah menjual suara mereka yang semuanya itu pada ujungnya mengharapkan belas kasihan dari orang-orang. Pengendara yang merasa kasihan akan merogoh kantongnya dan memberikan sejumlah uang kepada anak-anak tersebut, namun tidak jarang juga pengendara yang cuek dengan keadaan tersebut, diam tidak memberi apa-apa dan melaju kembali ketika lampu hijau menyala. Begitulah kegiatan anak-anak yang tidak beruntung tersebut menunggu lampu merah menyala kembali.

 

Di awal bulan ini, kita juga dihentakkan pemberitaan tewasnya seorang anak SD di Makassar akibat dikeroyok temannya di sekolah. Tentu bukan hanya dua kasus itu yang perlu mendapat perhatian. Bukankah belum hilang ingatan kita tentang kisah IS di Jakarta, bocah korban kekerasan mantan teman dekat ibunya beberapa bulan lalu ? Atau kasus di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, seorang bocah perempuan diperkosa ayah dan pamannya? Juga kasus di Yogya tahun lalu seorang siswa SMK diperkosa dan kemudian dibakar? Kasus-kasus di atas menunjukkan, kekerasan terhadap anak bisa terjadi di sekolah, rumah dan di luar kedua tempat tersebut. Menjadi ironi, ketika rumah dan sekolah yang seharusnya aman dan nyaman berubah menjadi tempat kekerasan.

 

Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) mengungkap selama 2014 yang baru 3,5 bulan ini sudah ada 223 kasus kekerasan terhadap anak. Yang memprihatinkan, dari angka tersebut, 42 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Angka kekerasan terhadap anak, terus meningkat. Data Komnas PA menunjukkan, tahun 2011 terdapat 2.460 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 58 persen di antaranya kekerasan seksual. Tahun 2012 menjadi 2.626 dengan 62 persen kasus kekerasan seksual dan 2013 menjadi 3.339 kasus dengan 58 persen kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan membuat tahun 2013 telah dinyatakan sebagai tahun darurat kekerasan terhadap anak. Sehingga KPAI menggagas perlunya Gerakan Nasional ‘Stop Kekejaman Terhadap Anak Indonesia’. Pemerintah mestinya bertanggung jawab agar peran masyarakat bisa ditingkatkan dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

 

Reaksi Cepat

 

Arist Merdeka Sirait dari Komnas Anak mencetuskan perlunya tim reaksi cepat perlindungan anak di tingkat lokal, dari desa, RT dan RW. Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, harus sebagai motor peran serta masyarakat itu. Dengan demikian, tingkat RT/RW juga bisa langsung bertindak ketika ada kasus kekerasan di wilayahnya. Kekerasan terhadap anak, sejatinya teror bagi anak dan masa depan bangsa. Terguncangnya psikologis anak korban kekerasan bisa menjadikan trauma bahkan teror seumur hidup. Karenanya, semua pihak perlu bersatu melawan terorisme yang mengancam keselamatan jiwa dan mental anak-anak masa depan.

 

Ini adalah persoalan seluruh bangsa yang memerlukan pelibatan siapa pun untuk peduli. Persoalan kekerasan terhadap anak bukan hanya urusan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi ini tanggung jawab LSM, pegiat perlindungan anak, perusahaan, sekolah, pemerintah dan lainnya. Kejahatan kemanusiaan terhadap anak, bukan monopoli kota besar. Pelbagai kasus muncul di pinggiran kota, bahkan pedesaan dan terjadi di rumah, sekolah atau tempat lain. Seakan tak ada lagi zona aman bagi anak untuk tumbuh kembang dengan aman, nyaman. Padahal ketika berbicara bangsa, anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan sejarah perjalanan bangsa.

 

Semua perlu diawali dengan sistem perlindungan anak yang terpadu. Perlu aksi nyata memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, terlebih kejahatan seksual. Mungkin perlu dihadirkan kampung atau desa ramah dan nyaman anak. Desa/kampung yang ramah dan nyaman pastilah aman dan menciptakan kedamaian yang akan mendukung tumbuh kembang anak. Pendidikan yang tak sekadar mencerdaskan namun juga mencerahkan, akan mampu memajukan bangsa. Selain itu, perlu dipikirkan juga persoalan pendidikan dan kesehatan anak. Di bidang pendidikan, meski anggaran bidang pendidikan meningkat berkali-kali lipat, tetapi masih cukup banyak anak Indonesia yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dalam bidang kesehatan pun ditemui persoalan angka kematian bayi yang cukup tinggi serta belum meratanya pemenuhan gizi anak. Hal ini memengaruhi tumbuh-kembang anak, sekaligus mengurangi jumlah generasi emas bangsa.

 

Tak hanya itu, masih banyak orang dewasa yang tega mengeksploitasi anak untuk menangguk keuntungan. Bentuk-bentuk kejahatan yang memanfaatkan anak sangat beragam, mulai dari pencopetan, pencurian, hingga kejahatan kompleks, seperti peredaran narkoba hingga trafficking. Bertolak dari kenyataan tersebut, kita ingin membukakan mata semua pihak agar lebih peduli terhadap pemenuhan hak dan masa depan anak-anak. Bila mereka sehat jasmani-rohani, terdidik, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi yang bisa menimbulkan trauma, masa depan bangsa pasti akan cerah.

 

Untuk mewujudkannya, semua orangtua harus memiliki pemahaman bahwa tanggung jawab utamanya adalah memberi kehidupan, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Artinya, pasangan yang ingin mempunyai anak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi untuk menghidupi anak, sekaligus menjamin pendidikannya. Selain itu, orangtua juga harus memahami bahwa anak bukanlah “alat produksi” yang bisa dieksploitasi sesukanya. Tanggung jawab mencari nafkah keluarga ada pada orangtua, bukan anak! Pemerintah juga berkewajiban memelihara dan melindungi anak, sesuai amanat UUD 1945. Tak semua orangtua mampu menjamin kehidupan anak-anaknya secara layak, sehingga pemerintah berkewajiban memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin dan hampir miskin. ***

 

 

Dikutip dari tulisan Elvis Hotlen yang merupakan seorang pengamat sosial kemasyarakatan yang tinggal di Medan.

Iklan

About springocean83

I'm a quiet shy man who have soft feeling but can be hot and have more attention if meet anyone who honest and have more understanding of each other. I like travelling, swimming and reading. The most bored thing for me is PARTY because I'm a personal who like peaceful and equanimity.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s