Pendidikan Kita Sarat Masalah

Standar

Pada 2 Mei merupakan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari lahirnya Bapak Pendidikan Nasional pendiri Perguruan Taman Siswa, Raden Suwardi Suryaningrat dikenal dengan nama populernya Ki Hajar Dewantara. Apa yang harus kita renungkan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut ?

 

Ada kegelisahan tentang arah pendidikan kita. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional belum punya rumusan final tentang arah pendidikan Indonesia. Seharusnya sudah ada jawaban atau solusi yang menjadi bekal bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014.

 

Arah pendidikan masa depan belum jelas. Indonesia seharusnya memiliki gagasan awal pendidikan masa depan. Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada rancangan besar pendidikan yang menentukan arah kebijakan makro pendidikan jangka panjang. Berbekal rancangan besar itu, akan bisa ditetapkan arah dan visi misi pembentukan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan di era globalisasi.

 

Di kesempatan itu, diingatkan pentingnya pendidikan bagi bangsa karena mempunyai fungsi sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan banyak berubah pasca reformasi. Hanya yang harus dipertanyakan selanjutnya adalah orientasi perubahan kebijakan itu. Apakah arah kita sudah benar atau melenceng ? Jika tidak, apa ada yang harus kita reorientasi lagi ke depan ? Pengamat Pendidikan tidak akan memberikan solusi teknis karena itu tugas pemerintah. Namun, ini lebih ke arah persoalan makro.

 

Guru Besar Manajemen dari Universitas Indonesia Martani Huseini menambahkan salah satu contoh Negara yang memiliki rancangan besar pendidikan yang jelas dan terarah, antara lain Korea Selatan dan Singapura. Hasilnya bisa dilihat saat ini dengan pencapaian nilai yang selalu tinggi di tes-tes internasional. Hasil itu bukan usaha sesaat, sistem dan arah pendidikan di Korea Selatan sudah dirancang sejak 30 tahun lalu.

 

Pakar pendidikan dan keguruan yang pernah menjabat sebagai Rektor IKIP Negeri Jakarta (1992-1996) Suhaenah Suparno berpendapat, Indonesia harus memiliki sistem pendidikan sendiri dan tidak perlu selalu dibandingkan dengan Negara lain karena sebagai Negara kepulauan Indonesia tidak ada bandingannya.

 

Sebagai Negara dengan berjuta pulau itu, tantangan terbesar Indonesia justru ada pada kesenjangan pusat dan daerah. Bahkan untuk tafsir atau pemahaman dan ukuran kualitas pendidikan saja bisa berbeda. Bagi daerah, kualitas pendidikan kerap diartikan dengan nilai Ujian Nasional (UN) yang tinggi. Tafsir kualitasnya ini harus sama. Perlu dibuat alat ukur untuk melihat apakah kualitas yang diharapkan sudah tercapai.

 

Kualitas pendidikan di Indonesia belum ada perbaikan, bahkan cenderung menurun. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam catatan akhir tahun 2013 menyebutkan, penurunan kualitas itu dibuktikan dengan rendahnya kemampuan bernalar peserta didik di Indonesia.

 

Sebagaimana diketahui, kemampuan bernalar peserta didik Indonesia berdasarkan laporan penilaian dari tiga lembaga internasional yakni Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS), Program for International Student Assessment (PISA) dan Progress in International Reading Literacy Studi (PIRLS) berada di posisi ke-64 dari 65 negara.

 

Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan, perkembangan bangsa yang tak mengalami kemajuan meski telah merdeka selama 68 tahun diduga bersumber dari dunia pendidikan yang kacau. Penyelenggara pendidikan nasional yang cenderung korup, tidak memiliki kapabilitas dan integritas, adalah akar dari segala anomali kebijakan dan praktik pendidikan yang dijalankan bukan untuk tujuan pencerdasan kehidupan bangsa.

 

Alhasil, sumber daya manusia kita bermasalah pada penalarannya. Sejumlah catatan kasus yang menyangkut rendahnya perilaku dan moralitas pelajar dan mahasiswa mendapat perhatian PGRI. Belum lama ini, pelajar SMP membuat video mesum di kelas, pelajar menyiram air keras kedalam bus dan melukai orang lain, sekelompok pelajar membajak bus dan terakhir kasus meninggalnya Fikri, mahasiswa Institut Teknologi Malang (ITN) karena diplonco para seniornya. Kasus-kasus ini adalah perilaku nyata yang menyangkut moralitas pada pelajar kita. Moralitas adalah sesuatu yang terkait dengan budaya dan kemampuan menalar.

 

Sarat Masalah

 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebenar-benarnya sarat masalah akibat belum adanya “grand design” pendidikan yang berorientasi masa depan sesuai dengan kebutuhan di era globalisasi.

Permasalahan pendidikan yang berhasil dihimpun, berdasarkan fakta nyata di lapangan antara lain :

 

1. Masalah Ujian Nasional

 

Pelaksanaan UN itu sejak awal telah menimbulkan pro dan kontra, pengadopsian UN sendiri lebih terlihat mengikuti pola evaluasi pendidikan ala barat, khususnya AS. Kepentingan UN dan pendidikan lebih banyak dilihat dari kaca mata makro secara rata-rata bukan melihat prestasi individu siswa. Selain itu, UN tidak fair, sebab nasib siswa hanya diukur melalui ujian selama 4 hari dengan beberapa mata pelajaran tertentu saja. Akibatnya, mata pelajaran yang tidak masuk Ujian Nasional seperti dianak-tirikan dan dianggap tidak begitu penting.

 

Pengukuran kompetensi ala UN (termasuk UTS, UAS, dan ulangan harian) memang dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa terhadap penguasaan materi pelajaran yang diberikan. Namun ternyata akibat dari adanya UN yang disertai pemberlakuan standar tertentu dan dijadikan penentu pokok kelulusan dan kenaikan kelas / tingkat, membuat capaian nilai menjadi tujuan.

 

Celakanya hal itu tidak hanya menimpa siswa tapi juga para guru dan pihak sekolah. Apalagi ketika prestasi bahkan pemberian bantuan dana dan prasarana dikaitkan dengan pencapaian nilai UN. Seolah-olah UN menjadi tujuan akhir dari proses pembelajaran. Segala carapun dilakukan tanpa mengindahkan kejujuran, moral, dan nilai-nilai luhur demi nilai UN dan ulangan yang tinggi.

 

2. Kurikulum tidak Berorientasi pada Misi Pembentukan Moral dan Karakter

 

Padahal seharusnya pembelajaran membuat siswa menguasai pengetahuan dan keahlian sehingga menjadi kompetensi yang melekat dan bisa dia aplikasikan dalam kehidupan dan dia kembangkan. Hal itu dibarengi dengan pendidikan yang diarahkan untuk merubah pola pikir dan perilaku siswa dan membentuknya ke arah yang lebih baik. Sayangnya kurikulum yang ada belum, bahkan tidak mengarah kesana.

 

Kurikulum yang ada lebih menekankan pada transfer pengetahuan. Tidak ada misi membentuk moral, karakter, apalagi kepribadian siswa.

 

Rendahnya kualitas pembelajaran dan pendidikan itu juga diindikasikan oleh hasil laporan UNDP tahun 2011, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Develompent Index (HDI) Indonesia turun dari peringkat ke 108 pada 2010 menjadi peringkat ke 124 pada tahun 2011. Meskipun angkanya naik dari 0,600 (2010) menjadi 0,617 (2011), namun secara peringkat Indonesia turun 16 peringkat.

 

3. Diskriminasi Kebijakan Negeri dan Swasta.

 

Kebijakan Pemerintah yang dapat mematikan 50% sekolah swasta terutama sekolah Madrasah swasta.

 

Kebijakan tersebut adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) / penerimaan murid baru yang melebihi rombongan belajar yang lazim per kelas. Ada kelas sekolah favorit bekas sekolah RSBI sampai 45 orang perkelas, kedua double sift, dengan membuka kelas sore, ketiga penambahan ruang kelas baru.

 

Program peningkatan pendidikan pemerintah masih terkesan tebang pilih, masih ada program yang belum memihak kepada sekolah swasta, dan ini bertentangan dengan Pancasila dalam bertindak adil.

Kebijakan serta program yang dicanangkan oleh pemerintah sebaiknya tidak mendiskriminasikan sekolah swasta.

 

Karena untuk menunjang dunia pendidikan dan pemerataan, semua harus diperdayakan tanpa terkecuali. Selain itu, tunjangan sertifikasi guru sepertinya masih mayoritas guru PNS. Sebaiknya, guru swasta juga menjadi mayoritas untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi itu. Kalau guru PNS kan sudah berpenghasilan tinggi, jadi sebaiknya tunjangan sertifikasi itu diberikan kepada guru swasta yang berpenghasilan rendah.

 

Komitmen dalam mengajar, guru swasta itu jauh lebih tinggi, dan banyak anak didik berprestasi berasal dari sekolah swasta.

 

Ini perlu kita pertimbangkan, terutama kepada guru swasta, karena banyak anak didik yang berprestasi dari tangan mereka.

 

4. Distribusi Guru yang Tidak Merata

 

Pemko Medan mengalami kelebihan guru untuk SD, SMP, sebanyak 1617 orang, kondisi itu terjadi karena tidak terdistribusinya guru dengan baik, sehingga beberapa sekolah mengalami kekurangan guru untuk bidang studi tertentu.

 

Ini merupakan pelanggaran Surat Keputusan Bersama 5 (lima) Menteri tentang Penataan dan Pemerataan guru PNS.

 

5. Sekitar Empat Ratus sekolah belum mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)

 

Hal ini mengakibatkan tidak dapat didaftarkan / mengikuti seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

 

Peserta yang mendaftar merupakan siswa berprestasi yang catatan prestasinya sudah dicantumkan sekolah masing-masing dalam PDSS. Pengisian PDSS merupakan syarat utama untuk pendaftaran masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014.

 

Karenanya, sekolah yang tidak mengisi PDSS tidak memiliki akses untuk mendaftarkan siswanya ke PTN melalui jalur SNMPTN. Tenggat waktu untuk pengisian PDSS masih tersisa beberapa hari lagi, dan pengisian tersebut ditutup pada waktu itu 6 Maret 2014.

 

6. Dewan Pendidikan Tidak Berfungsi Maksimal

 

Dewan Pendidikan merupakan mitra pemerintah membangun pendidikan. Akan tetapi, banyak Pemkab / Pemko yang terkesan tidak menyambut positif kehadiran dewan ini.

 

Dewan Pendidikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tidak mendapat respon memadai dari Pemda, termasuk provinsi. Bagaimana IPM (Indeks Pembangunan Manusia) bisa meningkat kalau semua pemangku kepentingan tidak mau bersama-sama memperhatikannya dan bekerja sama dengan Dewan Pendidikan mengingat IPM kurang mengesankan.

 

7. Masalah Bantuan dan Politisasi Transaksional

 

Selain itu, perlu perhatian serius dengan bantuan-bantuan lainnya baik fisik dan non fisik, baik dari pemerintah pusat seperti bantuan berupa komputer, laboratorium, perpustakaan dan sarana lain yang dapat menunjang program peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Utara. Bantuan ini dapat menambah kenyamanan dan meningkatkan mutu pendidikan, dan mampu membuat proses belajar mengajar lebih nyaman.

 

Seluruh Partai Politik (Parpol) dan politisi diingatkan untuk tidak melakukan politisasi dan politik transaksional terhadap dunia pendidikan dalam menghadapi pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Dunia pendidikan harus dijaga profesionalisme dan profesionalitasnya pada tahun politik tersebut.

 

Politisasi dan politik transaksional tersebut bisa berupa iming-iming jabatan bagi praktisi dunia pendidikan seperti guru, kepala sekolah, dan lainnya.

 

Sebaiknya guru sendiri juga diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

 

PGRI menilai kebijakan pendidikan yang dijalankan pemerintah belum mampu menyelesaikan sejumlah persoalan pendidikan.Sejumlah kebijakan bahkan menjadi penyebab rendahnya kualitas manusia Indonesia.

 

Ujian Nasional, Kurikulum 2013 serta distribusi guru yang tidak merata masih menjadi catatan penting untuk ditinjau kembali.

 

 

Dikutip dari tulisan Drs. H. Done A. Usman, M.AP yang merupakan dosen Universitas Medan Area & Universitas Islam Sumatera Utara

Iklan

About springocean83

I'm a quiet shy man who have soft feeling but can be hot and have more attention if meet anyone who honest and have more understanding of each other. I like travelling, swimming and reading. The most bored thing for me is PARTY because I'm a personal who like peaceful and equanimity.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s