Merayakan Hari tanpa Tembakau Sedunia

Standar

Sudah 26 tahun, terhitung sejak 1988, tanggal 31 Mei diperingati sebagai hari tanpa tembakau. Dengan tema raise taxes on tobacco (meningkatan pajak rokok), tahun ini pun masih sama, dunia dan tentu saja Indonesia juga turut berpartisipasi dalam agenda World Health Organization (WHO).

 

Bedanya mungkin ada pada data jumlah perokok, di mana saat negara-negara maju membanggakan keberhasilan program reduksi rokok, Indonesia harus berpuas diri dengan jumlah perokok yang justru semakin bertambah.

 

Tidak kurang dari 4 persen perokok di seluruh dunia berada di Indonesia. Angka tersebut setara dengan 61 juta jiwa atau 36,1 persen dari total penduduk Indonesia. Keberadaan mereka di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, menyebabkan 51,3 persen dari total populasi menjadi perokok pasif (terimbas asap rokok).

 

Hal tersebut tentu saja mengkhawatirkan sebab rokok tembakau mengandung lebih dari 4000 senyawa beracun yang berbahaya untuk kesehatan. Beberapa di antaranya berpotensi mengubah susunan sel tubuh dan memicu kanker, menyebabkan peradangan, hingga stres oksidatif. Walaupun merokok sering dikaitkan dengan kesehatan sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular, kelainan serius dapat dialami oleh semua sistem organ. Konsumsi rokok jangka panjang juga mencuri minimal 10 tahun angka harapan hidup, menyebabkan perokok cenderung meninggal pada usia produktif.

 

Rokok bukan hanya memberikan dampak pada kesehatan, karena sektor ekonomi juga kerap terkena imbas. Setiap tahunnya, hampir 11 triliun rupiah dialokasikan untuk menangani penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Hal tersebut akan menjadi ironi jika dibandingkan dengan data dari survei kesehatan rumah tangga tahun 2005. Bahwa di keluarga perokok, 11,5 persen anggaran rumah tangga digunakan untuk rokok, 11 persen untuk daging, ikan, telur, dan susu, 3,2 persen untuk pendidikan, dan hanya 2,3 persen yang dianggarkan untuk kesehatan. Di samping itu, tentu saja rokok juga mempengaruhi sektor budaya, sosial, hingga lingkungan.

 

Menekan Jumlah Perokok

 

Indonesia bukannya tidak memiliki peraturan terkait rokok. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang diarahkan guna menekan jumlah perokok. Adapun perundang-undangan yang dimaksud menitikberatkan pada hal mendasar seperti tata cara promosi rokok, pada pesan peringatan bahaya rokok, restriksi level tar dan nikotin, penyediaan kawasan tanpa rokok, hingga pengadaan pajak rokok.

 

Efektivitas regulasi tersebut patut dipertanyakan mengingat angka perokok yang masih belum mengalami penurunan. Mari mengambil perihal promosi rokok sebagai contoh! Peraturan tentang promosi rokok terus mengalami revisi, mulai dari larangan menampilkan wujud rokok dalam iklan hingga pembatasan durasi dan jam tayang. Meski semua hal tersebut membatasi ruang gerak, tetapi tidak meniadakan jangkauan promosi rokok ke konsumen. Padahal, sepertiga dari konsumen, terutama dari kalangan muda bereksperimen dengan rokok sebagai hasil dari iklan, promosi, dan sponsor.

 

Bercermin dari negara lain, semisal Selandia Baru, larangan bahkan juga diberlakukan secara ketat untuk etalase toko. Rokok yang akan dijual tidak boleh diletakkan di tempat yang terlihat frontal. Penerapan pola serupa di Indonesia, termasuk juga larangan ketat terhadap promosi rokok, tentu cukup sulit. Meski sebagian besar orang (termasuk perokok) mengetahui detail bahaya rokok, banyak yang belum tergerak untuk turut aktif dalam upaya bebas rokok.

 

Kembali ke topik hari tembakau 2014, raise taxes on tobacco. Meningkatkan pajak rokok berarti meningkatkan harga jual sehingga rokok menjadi semakin sulit diakses dan dijangkau. Banyak pihak yang menganggap langkah tersebut merupakan solusi yang paling ampuh, terutama dalam melindungi generasi muda. Anak-anak dan remaja yang akan terhindar dari inisiasi, sementara yang sudah merokok akan berpikir untuk berhenti. Namun, lagi-lagi muncul pertanyaan, seberapa bisa kebijakan ini diterapkan di Indonesia ?

 

Hingga tahun 2013, rokok dikenakan 2 macam pajak, yakni cukai hasil tembakau yang tarifnya tergantung jenis rokok atau golongan produksi, berkisar antara Rp 80,00 – Rp 380,00 serta pajak pertambahan nilai sebesar 8,4 persen dari harga jual eceran. Lalu pada awal tahun 2014, diberlakukan tambahan tarif pajak rokok sebesar 10 persen dari cukai. Tarif 10 persen ini akan dibayarkan merata untuk provinsi sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa seharusnya pajak rokok diterima oleh semua daerah (bukan saja daerah penghasil tembakau atau produsen rokok) sebab dampak buruk rokok juga dirasakan di semua daerah.

 

Ketidakseragaman seperti itu menjadi salah satu kendala peningkatan pajak sukar diberlakukan di Indonesia. Peraturan pajak sangat melindungi usaha kecil, terbukti dengan pemungutan pajak rokok yang nominalnya dipengaruhi oleh golongan produksi. Kalaupun diberlakukan peningkatan pajak yang kemudian berujung kepada peningkatan harga jual, dikhawatirkan produk rokok dari usaha kecil masih dapat dijangkau. Hal tersebut tidak akan menyebabkan penghentian konsumsi rokok, melainkan hanya peralihan produk, yakni dari produk yang harganya sudah mahal ke produk yang masih murah.

 

Menyiasati persoalan ini, dibutuhkan suatu sistem pajak yang sederhana dan seragam. Praktiknya tentu tidak mudah. Isu mematikan industri rokok kecil pasti akan muncul. Padahal, pajak rokok di Indonesia sangatlah rendah (dan harga rokok sangatlah murah) jika dibandingkan dengan negara lain. WHO merekomendasikan pajak rokok minimal 67 persen dari harga jual eceran, sedangkan yang diperkenankan di Indonesia maksimal 57 persen dari harga jual eceran.

 

Peningkatan pajak rokok memang berisiko melemahkan industri tembakau dan memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi terkait. Namun, sektor ekonomi sisanya berpeluang mengalami perkembangan. Pertimbangannya, perkebunan tembakau dan pabrik rokok hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu, bukannya menyeluruh di seluruh Indonesia. Terlebih lagi, dari 66 sektor ekonomi di Indonesia, industri rokok dan tembakau menduduki urutan 40-an yang mengisyaratkan bahwa masih banyak sektor lain yang memainkan peran lebih signifikan pada roda perekonomian.

 

Perundang-undangan mengharuskan alokasi minimal 50 persen dari pajak rokok yang diterima daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, khususnya upaya promosi dan prevensi, serta upaya penegakan hukum terkait rokok.

 

Adapun total anggaran tersebut diklaim akan mencapai angka 10 triliun per tahun. Jadi, jika dibandingkan, tentu masih jauh dengan nilai 11 triliun per tahun untuk upaya kuratif penyakit akibat rokok.

 

Lagi-lagi, sepertinya peningkatan pajak rokok ke limit maksimal masih sukar diterapkan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, instansi kesehatan, beserta semua elemen masyarakat: bersama-sama mengoptimalkan aplikasi setiap kebijakan yang bisa dilakukan dalam memerangi rokok. WHO menginstruksikan setiap negara untuk mengurangi jumlah perokok sebesar 25 persen dalam kurun waktu 2008-2025. Jika angka tersebut bisa dicapai secara global, maka akan ada 200 juta kematian akibat rokok yang bisa dicegah di abad ini. Tugas berat bagi Indonesia.

 

Rokok mengandung nikotin yang bekerja pada sistem saraf dan menyebabkan adiksi. Hal tersebut menjadikan berhenti merokok merupakan tantangan yang cukup sulit, terutama bagi perokok berat. Namun, sulit bukan berarti tidak mungkin.

 

Dari survei yang dilakukan di Indonesia, sebanyak 50 persen perokok sedang merencanakan atau berpikir untuk berhenti merokok. Namun dari angka tersebut, hanya 10 persen yang berhasil berhenti dalam jangka waktu 12 bulan. Kiranya pemerintah juga perlu melakukan intervensi di sini. Pasalnya, bagi sebagian besar perokok, berhenti merokok bukan hanya perkara niat dari diri dan motivasi lingkungan, tetapi juga terapi farmakologis. Pemerintah perlu menyediakan unit pelayanan kesehatan yang ditujukan secara komprehensif untuk membantu para perokok. Jangankan menjangkau ke pelosok daerah, keberadaan unit khusus seperti itu masih sangat terbatas di Indonesia.

 

Hari tanpa tembakau memang hanya diperingati pada tanggal 31 Mei. Namun, makna di dalamnya tentu bukan sekadar 24 jam berhenti merokok atau 24 jam bebas rokok. Lebih daripada itu adalah bagaimana kita, sebagai bangsa yang cerdas akan menyikapi dan menindaklanjuti isu global reduksi rokok.

 

 

Dikutip dari tulisan Roveny yang merupakan seorang dokter, jurnalis, dan kolumnis kesehatan.

Iklan

About springocean83

I'm a quiet shy man who have soft feeling but can be hot and have more attention if meet anyone who honest and have more understanding of each other. I like travelling, swimming and reading. The most bored thing for me is PARTY because I'm a personal who like peaceful and equanimity.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s