Bangkitkan Nilai Pancasila yang Memudar

Standar

Sejak kelahirannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekarno tanggal 1 Juni 1945, Pancasila sebagai sebuah ideologi dan falsafah Negara dari dulu sampai sekarang mengalami dinamika interpretasi. Hal ini ditandai dengan terjadinya kemelut politik yang menjadi permasalahan yang mendasar bagi bangsa Indonesia sampai sekarang.

 

Pancasila yang di dalamnya terkandung pikiran dan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, terus-menerus mendapat cobaan, seakan menjadi “kambing hitam” atas setiap keterpurukan pergulatan sosial-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa dan hukum dasar Negara yang diyakini kebenarannya pernah diangkat, disanjung dan dihormati sekaligus digugat oleh bangsanya sendiri.

 

Pancasila pernah juga menjadi alat dan stempel kekuasaan, sekaligus menjadi amunisi untuk melakukan pemberangusan terhadap lawan politik dengan memberikan tafsiran sepihak untuk kekuasaan tertentu terhadap Pancasila.

 

Pergolakan sosial-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berujung pada berakhirnya kekuasaan pemerintahan pada setiap rezim seringkali dikaitkan dengan tema besar “penyimpangan atas pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Staats fundamental norm”. Peralihan kekuasaan yang berujung terbentuknya pemerintahan baru juga seringkali dikaitkan sebagai usaha untuk kembali “memurnikan” atau “meluruskan” ajaran Pancasila sebagai sebuah ide dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Persoalan inilah yang kemudian menyeret kepada isu utama yang berujung pada peralihan kekuasaan dari Orde Lama di bawah Soekarno berganti kepada Orde Baru dibawah Pemerintahan Soeharto, dan selanjutnya Orde Baru beralih kepada Orde Reformasi sekarang ini.

 

Kini tafsiran tunggal dan sepihak oleh Pemerintah yang sedang berkuasa atas Pancasila untuk menjadikannya sebagai alat kekuasaan sudah tidak relevan lagi. Disamping karena akan berakibat pada proses konsolidasi demokrasi, juga dapat menodai dan mengingkari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat di dalamnya.

 

Proses reformasi yang sekarang berjalan merupakan proses reinventing and rebuilding bagi bangsa Indonesia agar lebih korektif atas setiap usaha yang mencoba untuk melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dengan membaca, memahami, dan memformulasikan keinginan dan kesadaran masyarakat dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara agar lebih baik lagi, sehingga dapat berjalan dalam iklim demokrasi yang universal sebagai jalan baru yang harus dilewati.

 

Jalannya reformasi yang berporos pada pembenahan sistem politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara puncaknya yaitu dengan adanya perubahan UUD 1945, sehingga proses kehidupan berbangsa ini asumsinya seakan-akan “menenggelamkan” Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah kehidupan bangsa, ditambah lagi dengan dihapusnya Tap MPR No. 2 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) pada tahun 1999 yang sampai sekarang belum ada Ketetapan MPR penggantinya.

 

Keadaan ini seolah-olah Pancasila bukan lagi menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sekarang ini. Bahkan ironisnya, para penyelenggara Negara sendiripun disinyalir seakan tidak lagi menjadikannya sebagai custom and Corp spirit dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pada tataran empiris, nampak banyak kalangan yang terasa enggan untuk menyebut Pancasila lagi sebagai sesuatu kebanggaan nasional. Bahkan di kalangan akademisi ditemukan ada yang sudah tidak mencantumkan lagi Pancasila sebagai salah satu Mata Kuliah yang diajarkan kepada mahasiswanya.

 

Absennya Pancasila

 

Lambat disadari, problem yang mengemuka setelah 16 tahun reformasi adalah kekosongan definisi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah kalangan mulai sadar munculnya paham menyimpang seperti fundamentalisme dan liberalisme massif akibat absennya Pancasila sebagai jati diri dalam kehidupan berbangsa.

 

Padahal, ruang kosong dalam ideologi itu sebenarnya menanti diisi aliran gagasan yang sudah lama dikenang publik. “Kehampaan” itu bukan dalam arti ketiadaan aturan dan pemahaman, tetapi dalam perilaku dan kesadaran etis. Menyitir pengamat Politik Yudi Latif, Pancasila mengalami problem “Inflasi luar biasa” akibat pengumbaran kata-kata yang menjadikannya pepesan kosong.

 

Pengetahuan tentang Pancasila sebenarnya ada. Dalam jajak pendapat terbaru terlihat hampir seluruh responden (90 persen) yang mendengar kata “Pancasila”, pertama-tama mengartikan frasa itu dalam benak mereka adalah dasar Negara, sumber hukum, panutan langkah, dan persatuan. Tak satupun jawaban responden memberi makna di luar makna umum sebagai cara pandang hidup berbangsa, apalagi memberi arti maupun nada (tone) negatif.

 

Merunut jajak pendapat Kompas tentang Pancasila lima tahun terakhir, terlihat konsistensi jawaban responden.

 

Salah satu yang menonjol, penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara yang nyaris sempurna, penerimaan terhadap upaya sosialisasi kembali nilai-nilainya juga meningkat.

 

Hampir seluruh responden (93,3 persen) menilai pemahaman kembali nilai Pancasila kepada masyarakat sangat penting. Hanya 4,9 persen yang menilai tidak perlu. Padahal pertanyaan yang dilemparkan kepada publik adalah persetujuan diadakannya kembali penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang menuai kritik di masa lalu.

 

Berbagai kondisi krisis yang dialami saat ini dipandang sebagai akibat semakin ditinggalkannya jati diri bangsa yang termuat dalam Pancasila. Lebih tiga perempat responden menilai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini semakin jauh dari harapan. Demikian juga kepemimpinan para elit negeri yang dinilai mayoritas responden (80 persen) makin tak jelas menentukan arah.

 

Semakin tipisnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Negara, setali tiga uang dengan makin hilangnya gambaran sosok panutan dari para pemimpin. Separuh lebih responden dalam rangkaian jajak pendapat tentang tokoh bangsa minggu lalu menyatakan, saat ini tak ada sosok yang bisa jadi panutan hidup kenegarawanan di tengah globalisasi dan liberalisasi berbagai bidang.

 

Kekhawatiran bangsa ini sedang berada di bibir jurang. Krisis kebangsaaan juga terekam makin kuat tatkala melihat terus turunnya tingkat kepuasaan pubik terhadap penyelenggaraan Negara, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial (Kompas, 23 April 2012). Meninggalkan Pancasila sama artinya meninggalkan jati diri bangsa.

 

Hal itu sudah diingatkan Presiden Soekarno dalam pidatonya tahun 1958, “A Nation without faith cannot stand” (sebuah bangsa tanpa kepercayaan tak akan mampu bertahan.

 

Posisi Pancasila

 

Jika demikian, pertanyaannya adalah : di manakah posisi Pancasila? Apakah Pancasila bisa disebut sebagai ideologi? Ataukah Pancasila hanya falsafah belaka yang tidak berdimensi apa-apa selain sebagai sebuah dogma atau sekumpulan nilai yang bersifat normatif? Jawaban atas pertanyaan ini sebetulnya bisa ditunjukkan melalui dua pendekatan : filosofis maupun praktis. Secara filosofis, jika kita sepakat dengan paparan tentang konsep ideologi diatas, nyata sekali bahwa Pancasila hanyalah sebuah falsafah atau sekumpulan nilai yang bersifat normatif karena tidak melahirkan sistem atau seperangkat aturan apapun. Buktinya, sampai hari ini tidak ada seorang ilmuwan, pakar, atau cendekiawan di negeri ini yang mampu merumuskan.

 

Misalnya, bagaimana wujud sistem ekonomi Pancasila, bagaimana wujud sistem sosial, dan sistem pendidikan Pancasila?

 

Adapun secara praktis, faktanya pengelola negera ini sejak zaman Soekarno sebagai perumus Pancasila, hingga saat ini malah merujuk pada ideologi Sosialisme ataupun Kapitalisme dalam mengelola Negara.

 

Dari sisi ekonomi misalnya, zaman Soekarno lebih bercorak sosialis jika tidak dikatakan campuran sosialis dan kapitalis, zaman Soeharto bercorak kapitalistik-liberal. Adapun pasca Orde Baru Negara ini menganut sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak neoliberal.

 

Sementara itu, secara politik, yang diterapkan di negeri ini adalah sistem demokrasi. Dari mulai “Demokrasi Terpimpin” ala Soekarno di zaman Orde Lama, “Demokrasi Pancasila” di zaman Orde Baru, hingga “Demokrasi Liberal” di zaman Reformasi masa kini. Padahal demokrasi, meski di embel-embeli Pancasila tetaplah merupakan sistem politik yang merupakan subsistem dari ideologi Kapitalisme maupun Sosialisme.

 

Lalu, kalau begitu di mana posisi Pancasila? Pancasila sebetulnya tidak pernah diterapkan oleh para penguasa di negeri ini. Karena hanya merupakan falsafah, tidak benar-benar merupakan ideologi, para penguasa negeri ini hanya merujuk pada ideologi selain Pancasila, baik bercorak sosialistik ataupun kapitalistik, dalam mengelola Negara ini, sebagaimana hal itu dipraktikkan justru sejak kelahiran Pancasila sekitar 69 tahun lalu.

 

Penutup

 

Sudah saatnya bangsa ini kembali pada nilai-nilai keindonesiaan yang berbasis Pancasila yang mulai memudar dan hilang. Banyaknya persoalan yang muncul saat ini terutama gesekan-gesekan yang bisa merugikan nilai-nilai kebangsaan pasca Pemilu karena nilai-nilai Pancasila yang sudah hilang dan memudar di setiap anak bangsa di negeri ini.

 

Sebagai Negara yang majemuk, nilai-nilai Pancasila sangat perlu untuk membangun bangsa yang besar dengan segala potensi yang dimiliki, sehingga Indonesia menjadi Negara yang kuat dan besar di dunia.

 

Nilai-nilai Pancasila menjadi pondasi yang kuat untuk membangun Indonesia. Dibutuhkan pemimpin yang merah dan putih, yaitu pemimpin yang berani dan bersih dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin seperti itu harus dimunculkan dari pusat hingga ke daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Indonesia hanya butuh pemimpin yang memiliki dua hal, yaitu merah dan putih. Merah diartikan berani, dan putih adalah bersih. Saat ini ada pemimpin yang bersih namun tidak berani serta sebaliknya.

 

Politik saat ini bertindak oligarkis yaitu keputusan ditentukan sepihak oleh pimpinan politik dan disahkan kelompok lain. Hal itu menyebabkan terjadinya korupsi politik sehingga menyebabkan ketidakadilan merajalela.

 

Politik yang dijalankan bukan untuk kepentingan masyarakat, namun untuk kelompok, dan akibatnya hukum dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan maupun menaikkan orang serta hukum tidak dihormati.

 

Selama ini yang muncul ke permukaan setiap pergantian pimpinan nasional, rezim sebelumnya akan selalu diupayakan untuk dihilangkan oleh rezim baru meski potensi pada masa kepemimpinan sebelumnya masih bisa dimanfaatkan untuk kebersamaan.

 

Pilpres ke depan harus bisa mempersatukan semua komponen yang ada dalam membangun bangsa ini. Kita mengharapkan anggota DPR yang terpilih juga harus bisa membangun kebersamaan dalam membangun Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan atas nama kepentingan kelompok tertentu. Perbedaan dalam demokrasi harus bisa dijadikan kekuatan dalam membangun negeri ini. ***

 

 

Dikutip dari tulisan Drs. H. Done A. Usman, M.AP yang merupakan Dosen Universitas Medan Area dan Universitas Islam Sumatera Utara

About springocean83

I'm a quiet shy man who have soft feeling but can be hot and have more attention if meet anyone who honest and have more understanding of each other. I like travelling, swimming and reading. The most bored thing for me is PARTY because I'm a personal who like peaceful and equanimity.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s