Antara Seksualitas dan Kriminalitas

Standar

Berbicara dengan seorang saudara sepupu, yang suaminya seorang pejabat yang  suka ‘jajan’, toh ia menerima situasi dan kondisi itu wajar – wajar belaka. Di rumah ia milik kita, di luar dia milik orang. Yang penting, pulang. Busyet! Meski saya menerimanya dengan  ‘uring-uringan’, justru dia, yang seharusnya lebih berkepentingan, terkesan amat tenang. Ia bahkan menasehati untuk lebih baik tenang.

 

“Kau belum mengalaminya dik, pada suatu ketika nanti, kau akan menyadari dan pada gilirannya, memahaminya,” nasehatnya dengan tetap tenang, bahkan diimbuhi senyum. ‘Itu namanya hospitality committee. Cukup banyak suami, terutama yang cukup berada, berharta, dan punya komunitas bisnis yang memadai, melakukannya.

 

Ada kalanya seorang suami yang isterinya cantik, muda, manis dan seksi, masih juga mau jajan di luar, bahkan dengan pasangan yang tak seberapa dibandingkan isteri yang di rumah. Maklum, banyak pengusaha yang terkadang memberikan gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang, akan tetapi juga perempuan. Yang diberipun, mau-mau saja. Tergantung selera’, katanya lebih lanjut.

 

Konon ada perumpamaan yang diibaratkan anjing. Di rumah makan yang enak, toh ketika berkeliaran di luar rumah tak segan makan kotoran. Banyak pengusaha yang sangat mafhum akan kondisi ini. Menyediakan uang sekaligus perempuan. Untuk memperlancar segala urusan. Meskipun banyak kasus tertangkap tangan / tertangkap basah oleh KPK, itu hanya sebagian kecil. Yang sebagian besar lolos. Terkesan gambling, memang. Berjudi dengan nasib.

 

Benarkah ? ‘Bagaimana dengan kemungkinan datangnya penyakit ?’ saya mencoba membantah. ‘Ya harus pandai – pandai memilah dan memilih. Cari yang “bersih” dan senantiasa terjaga kesehatannya’, bertahan pula dia. Sikap saudara sepupu ini mengingatkan salah satu puisi karya Willy Sulaiman Surendra yang bertajuk ‘Bersatulah Pelacur – pelacur Ibukota’. Diantara kalimat – kalimatnya, ada yang menyeru: ‘Kibarkan kutang – kutangmu wahai pelacur – pelacur ibukota’. Konon memang, bahkan peperanganpun bisa batal apabila kaum perempuan mengancam akan ‘menggulung tilam – tilamnya’ apabila lelaki tetap berhasrat berperang. Apakah itu berarti bahwa penyelewengan seksual, atau bahkan kejahatan seks bisa punah di muka bumi ini apabila kaum perempuan berani bertindak ?

 

Pertanyaan dilematis yang sayangnya tak pernah berjawab. Apalagi perkara kejahatan seks tak selalu berkaitan dengan perempuan. Misalnya ‘wadam’/banci di Kali Malang Jakarta, atau yang di Medan juga sudah mulai muncul. Mereka tentu hanya bisa menawarkan  hubungan dengan cara sodomi karena memang tak dilengkapi alat khusus. Heboh perkara phedophilia, atau sodomi tiba – tiba juga merebak di Jakarta International School (JIS). Padahal dari dulu sudah ada juga kasus ‘gemblak’ (Reog Ponorogo) ‘Ludruk’ dan kemudian juga ada kasus ‘Kolor Ijo’. Disamping banyak kasus – kasus serupa yang tak sempat meramaikan media massa.

 

Lebih jauh lagi, kasus phedophilia ini ternyata juga terjadi dimana-mana. Di Bali, pelakunya bule. Ada beberapa orang yang tertangkap, dan dihukum. Juga terjadi di sekolah – sekolah dan komunitas pergaulan anak – anak di luar sekolah. Banyak anak-anak menjadi korban. Nauzubillah minzalik!

 

Hukum dan Undang-Undang

 

Terus terang kasus – kasus ini mengingatkan pada berbagai bentuk delik kesusilaan yang sebagian memang sudah tertampung didalam Kitab Undang – undang  Hukum Pidana (KUHP). Baik dalam Buku II Tentang Kejahatan, mulai dari pasal 281 sampai dengan pasal 299 dan Buku III tentang Pelanggaran pasal – pasal 531 sampai 535. Kalau perlu penegasan bahwa yang tertampung hanya sebagian, ternyata Rancangan Undang – Undang yang bertautan dengan masalah kesusilaan atau seksualitas, cukup ramai dibincangkan di antara yang pro maupun kontra, tempo hari.

 

Meski kemudian Rancangan Undang – Undang itu akhirnya disepakati dan diundangkan menjadi UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi, bukan berarti menyelesaikan masalah. Bahkan segera setelah Undang – undang tersebut diundangkan, Gubernur Bali yang didukung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali enggan menaatinya.

 

Kondisi provinsi yang memang mengandalkan pendapatan daerahnya dari pariwisata, berikut dengan kemungkinan terjadinya kejahatan seksual, tentu akan sulit memenuhi pasal – pasal dalam Undang – Undang tersebut. Hal ini juga pernah terjadi ketika seorang anggota penyusun KUHP Nasional, Prof. Dr. Muladi, SH,  menceritakan tentang rencana perubahan pasal 284 tentang Perzinahan, adultery dalam KUHP Nasional yang baru, dari delik formil menjadi delik materiil, yang ternyata gagal, antara lain oleh karena alasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam awal tulisan ini.

 

Padahal, paham perzinahan dalam masyarakat kita sangat berbeda sebagaimana yang dimaksudkan dengan perzinahan pada pasal 284 KUHP tersebut.  Pengertian atas perbuatan zinah atau berzinah, merupakan suatu kejahatan yang layak ‘dirajam’ atau dilempari batu sampai mati. Sebagai layaknya delik materiil, maka atas perbuatan itu seseorang dihukum.

 

Sementara pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang, yang diadopsi dari Wetboek van Strafrecht (WvS), sebagai delik formil,  hanya dianggap sebagai kejahatan/pelanggaran  terhadap janji suci perkawinan, atau administrasi perkawinan. Maklum, Belanda terkesan lebih menghormati hak asasi manusia. Masalah sexual activity adalah masalah privacy. Masalah hak asasi manusia. Hukum berhenti berlaku sampai di pintu kamar hotel. Apalagi pasal tersebut hanya menyatakan bahwa perzinahan dilakukan apabila salah satu atau kedua pelakunya terikat dalam perkawinan dan atau terhalang melakukan perkawinan lain berdasar pasal 27 KUH Perdata (Pasal tentang administrasi perkawinan, yang tentunya sekarang berlaku berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

 

Indikasi ringannya sanksi terhadap perbuatan itu juga dapat dilihat pada ancaman hukumannya yang maksimal hanya 9 bulan. Hakim, kalau kasus ini sampai ke pengadilan, bahkan hanya menjatuhkan hukuman percobaan. Pelaku baru dihukum manakala melakukan kejahatan yang sama atau yang lain, dan dijatuhi hukuman oleh karenanya. Dengan demikian, kali ini, ia boleh melenggang pulang. Tinggal buat kesepakatan baru dengan teman perselingkuhannya, untuk pindah hotel. Aman.

 

Dengan demikian, kalau salah satu pihak atau kedua pelaku perbuatan zinah itu tidak atau belum terikat perkawinan, maka pelaku tidak terkena pasal ini. Artinya, sekali lagi menurut pasal ini, janda dan duda/balu, jejaka dan gadis, manakala berzinah, tak terkena pasal ini. Menegaskan status ini pula maka berlakulah absoluut klacht delict, atau delik aduan mutlak, yaitu hak mengadu hanya ada pada pihak yang dirugikan, yaitu suami dari pelaku, isteri pelaku atau suami dan isteri para pelaku. Polisi atau masyarakat yang memergoki perbuatan sedemikian tak boleh melakukan penggrebegan dan atau menangkap pelaku karena tidak dapat dikenakan pasal 284 KUHP tersebut, apalagi tidak tergolong sebagai pihak yang mempunyai hak delik aduan mutlak. Penggrebegan atau penangkapan sedemikian berarti ‘main hakim sendiri’ (eigenrichting).

 

Kriminalitas

 

Perbuatan lain yang bertautan dengan masalah seksualitas dan kriminalitas adalah pelacuran. Hampir di semua kotaraya di Indonesia – diakui atau tidak – mempunyai lokalisasi pelacuran. Dalih bagi dibukanya lokalisasi biasanya sebagai usaha ‘rehabilitasi’, meski pada kenyataannya justru menjadi ‘legalisasi’. Tidak satu pasalpun dalam KUHP ‘mengakomodasikan’ perbuatan pelacuran. Maksudnya melarang pelacuran. Meski dalam kacamata moral, ia merupakan kejahatan yang layak dibasmi.

 

Dalam kenyataannya, yang dilarang adalah mengusahakan dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya sarana yang memudahkan terjadinya pelacuran. Perbuatan ini terkena pada Pasal 296 KUHP. Germo, kiwir – kiwir dan mucikari terkena pasal ini, sementara pelacurnya sendiri ‘tidak dilarang’.

 

Ketika pada akhirnya lokalisasi pelacuran Kramat Tunggak yang tempo hari didirikan oleh Gubernur Ali Sadikin di Jakarta – dengan susah payah – berhasil ditutup dan lokasinya dijadikan Islamic Centre, anggota DPR-RI Dyah Pitaloka dan beberapa tokoh MUI menyatakan bahwa penutupan lokalisasi itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya mengurangi kesempatan/peluang terjadinya transaksi seksual belaka. Juga menghindar dari kemungkinan para pelacur akan kembali ke lokasi tersebut manakala tidak ditegaskan peruntukannya (okupasi) dari pada bekas lokalisasi tersebut.

 

Bahkan sebenarnya, para pelaku/penghuni bekas lokalisasi (berikut wajah – wajah baru, tentunya) justru memperluas usahanya dalam berbagai bentuk fasilitas seksual tanpa keterbatasan lokasi. Ada yang berbentuk diskotik, salon, karaoke (yang belakangan untuk menepis kecurigaan menambahkan istilah ‘karaoke keluarga’), hotel ‘jam-jaman’, sekedar untuk membuang hajat sekejap, panti pijat (sekedar mengejar rasa aman, perlu ditulis ‘tradisional’) dan seribu satu bentuk dan ragam lainnya yang tersebar di seluruh penjuru kota.

 

Sebagai penulis buku ‘Nafas, Nafsu, Sensualitas, Seksualitas Dalam Sudut Pandang Filsafat Hukum’ (2013), saya mencatat bahwa ragam transaksi seksual semakin beragam dengan berbagai model dan modusnya. Apalagi lokalisasi sering dianggap sebagai pasar bagi konsumen kelas bawah belaka. Untuk kelas menengah ke atas, justru nyaris tak terjamah.

 

Kasus terbaru, usaha menutup lokalisasi ‘Dolly’ di Surabaya. Lokasi yang konon paling besar di Asia Tenggara ini ternyata mendapatkan banyak penentangan dalam usaha penutupannya. Tentu di-back up dengan alasan – alasan yang terkesan ‘manusiawi’. Bukan hanya akan menambah pengangguran yang berasal dari para pelacur, juga berasal dari berbagai bisnis yang terkait dengan pelacuran. Dari kiwir – kiwir (pengantar pelacur), satpam, pengamen dangdut dorong, kedai – kedai makanan dan minuman berikut tenaga pelayan/pramusajinya, dan tentu saja keluarga mereka.

 

Walikota Surabaya Tri Harini sendiri gigih untuk menutup lokalisasi tersebut, terutama setelah dia sempat mewawancarai pelacur gaek berusia enam puluh (60) tahun ! Bu Walikota terpana ketika pelacur senior ini mengaku bahwa pelanggannya terdiri dari anak – anak SD dan SMP, yang sekedar membayar seribu dua ribu rupiah yang berasal dari uang jajannya.  Tapi, mengapa masih banyak yang menentangnya ? Pembahasan pengkajian masalah ini memang bukan kajian hukum semata.

 

 

Dikutip dari tulisan Prof. Subanindyo Hadiluwih, SH, Ph.D yang merupakan budayawan dan Guru Besar UMSU Medan

 

Iklan

About springocean83

I'm a quiet shy man who have soft feeling but can be hot and have more attention if meet anyone who honest and have more understanding of each other. I like travelling, swimming and reading. The most bored thing for me is PARTY because I'm a personal who like peaceful and equanimity.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s